Home » » Depok Bakal Lakukan New Normal Dengan PSBB Berbasis RW Kelurahan

Depok Bakal Lakukan New Normal Dengan PSBB Berbasis RW Kelurahan

Walikota Depok, KH. M. Idris 
Depok (depoKini) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, telah menyiapkan sejumlah langkah memulai kehidupan masyarakat baru atau New Normal, Senin (1/5). Hanya saja, rencana tersebut masih menunggu perkembangan reproduksi efektif Covid-19 di Kota Depok.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, selama 93 hari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok bergelut melakukan penanganan. Hal itu dapat dilihat dari kondisi Kota Depok yang semakin membaik.

“Sejak 28 Mei 2020 hingga saat ini, tren reproduksi efektif Kota Depok semakin menurun,” ujar Mohammad Idris, Senin (1/6).

Idris menjelaskan, apabila reproduksi efektif semakin membaik mulai 0,5 atau satu, Pemerintah Kota Depok akan melakukan pembatasan sosial berbasis RW kelurahan. Hal itu dikarenakan, masih ditemukan 19 kelurahan cash konfirmasi positif sebanyak 6 hingga 25 kasus. Selain itu, Pemerintah Kota Depok akan melakuan adaptasi kebiasaan baru atau New Normal. Nantinya, ada sejumlah kebijakan kegiatan di Kota Depok, khususnya kegiatan kegamaan dan kegiatan di rumah ibadah.

Menurutnya, kegiatan keagamaan di rumah ibadah akan diatur sesuai protokol kesehatan. Namun, masih ada RW di kelurahan tertentu, kemungkinan besar tetap melaksanakan kegiatan keagamaan dirumah saja melihat dari perkembangan kasus.

Begitupun dengan kegiatan perekonomian, seperti pusat perbelanjaan maupun minimarket akan berjalan dengan normal.

“New Normal dapat dilaksanakan apabila PSBB dapat diselesaikan tanpa catatan reproduksi efektif,” terang pria yang juga menjabat Walikota Depok ini.

Mohammad Idris melihat, masih ada 19 kelurahan cash konfirmasi positif 6 hingga 25 kasus. Pemerintah Kota Depok akan melakukan pembatasan sosial berbasis RW Kelurahan.

Idris juga  mengajak masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dan peraturan PSBB Kota Depok.

“Apabila PSBB dapat diselesaikan pda 4 Juni, rencana New Normal akan disosialisasikan Pemerintah Kota Depok,” terang Idris.

Menanggapi akan diberlakukannya New Normal, Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari menyebut, kebijakan new normal bagaikan buah simalakama. Di satu sisi masyarakat akan rentan terkena Virus Korona, jika protokol jaga jarak dilonggarkan. Di sisi lain, apabila memaksa masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, ini jelas berdampak pada sisi ekonomi.

“Kita harus benar-benar menghitung secara matang resiko diberlakukannya new normal,” ungkap Yeti, Senin (1/6).

Menurutnya, new normal memang bisa membangkitkan ekonomi yang terpuruk. Tapi, kalau dilaksanakan terburu-buru sama artinya menggali jurang lonjakan pasien Covid-19.

Masyarakat yang rentan terkena virus justru memiliki dampak buruk terhdap kondisi ekonomi Kota Depok. Karena jika muncul gelombang kedua dengan jumlah yang lebih besar, maka akan terjadi pembengkakan biaya kesehatan. Disisi lain iuran BPJS Kesehatan naik, dan yang akan menanggung beban adalah masyarakat juga. Dan jika ini terjadi resiko ekonomi jangka panjang, bakal lebih buruk dan rumit.

Kata Legislator Gerindra ini, gagasan new normal, harus dikaji secara berlapis. Mengingat, kurva covid-19 di Kota Depok masih terus naik.

“Untuk menuju new normal, jumlah kasus terkonfirmasi positif, ODP dan yang meninggal harus turun dulu, bukan karena urgensi ekonomi,” tegasnya.

Ada syarat-syarat menurut WHO untuk melaksanakan relaksasi. Pertama, 5 % sampel populasi yg dilacak positif terjangkit covid 19 minimal 2 minggu. Kedua, 5 % kasus positif baru minimal 2 minggu dengan syarat telah dilakukan survey menyeluruh hingga 1/1000 populasi. Ketiga, penurunan secara konsisten kasus penularan baru paling tidak 50 % selama 3 minggu setelah periode puncak. Keempat, minimal 80 % kasus diketahui kontak dan klusternya. Kelima, penurunan jumlah kematian atas kasus positif dan terduga covid 19 selama 3 minggu terakhir. Keenam, penurunan mortalitas penderita pneumonia berdasarkan kategori umur tertentu.

Diatas kertas upaya pemerintah untuk menyongsong kenormalan baru terlihat meyakinkan. Tapi, yang menjadi pertanyaan apakah masyarkat sudah siap untuk New normal?.

“PSBB saja banyak yang tidak mengindahkan. Yang lebih penting lagi apakah protokol kesehatan kita sudah cukup untuk mencegah penyebaran virus?,” tanya Yeti.

Jangan jadikan new normal hanya demi pertumbuhan ekonomi dan sekedar meniru daerah lain, pungkas Yeti.
(MasGatot)

Terimakasih sudah membaca & membagikan link Depok Kini - Depok Terkini

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Depok Terkini