Minggu, 25 November 2018

Ekonomi Pancasila Sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi di Era Disrupsi

Bambang Tri Cahyono, Ph.D
Bekasi (Depokini) - Ekonomi Pancasila Sebagai Solusi Atas Permasalahan Ekonomi di Indonesia, dimana  sangat relevan dan sejalan dengan keinginan pemerintah untuk kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ekonomi berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa
Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Hubungan terhadap barang dan jasa ini termasuk hubungan dengan alam semesta sebagai faktor produksi yang sangat terkait dengan hubungan kepada Tuhan sang pencipta alam. 

Karena itu dalam berproduksi, berkonsumsi, bertransaksi dan berdistribusi melalui visi misi dan tujuan serta melalui strategi taktik dan usaha, kita harus menyertakan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menjaga keseimbangan alam dengan adil dan bijaksana. Sayangnya saya jarang menemui penyertaan kata Tuhan dalam visi misi dan tujuan ekonomi perusahaan.

Menjaga kelestarian lingkungan alam semesta ini adalah merupakan perintah Tuhan, karena itu merusaknya adalah merupakan tindakan melawan hukum alam, sehingga dapat mendatangkan malapetaka berupa bencana alam. Persoalan distribusi yang tidak merata dari hasil eksploitasi alam juga merupakan bencana alam yang selama ini kurang diperhitungkan, sehingga mengakibatkan permasalahan ekonomi bangsa dan negara.

Ekonomi berbasis Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat, maka keadilan, kesetiaan, kerendahan hati dalam iman, cinta dan harapan sebagai nilai-nilai luhur Pancasila haruslah ditegakkan di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Misalnya dalam hal berproduksi, maka haruslah dipertimbangkan dengan matang nilai-nilai keadilan dan kesetiaan dalam menjaga kualitas pada harga yang dapat dijangkau secara merata oleh segenap warga di setiap tempat yang tersebar di tanah air.

Dalam berbagai persoalan ekonomi di Indonesia, saya melihat bahwa masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan senantiasa dikaitkan dengan rendahnya sikap adil setia dan rendah hati dari para pelaku ekonomi besar terhadap para pelaku ekonomi kecil. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang tertuang dalam indeks gini senantiasa menunjukkan angka yang menjauhi nol alias terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Solusi atas kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ini tidak hanya dilakukan dengan subsidi harga dan produksi saja, namun lebih daripada itu harus diberikan mandat bagi rakyat miskin untuk bangkit melalui peluang kerja yang merata di seluruh tanah air. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengembalikan hasil pembangunan nasional ke kantung-kantung kemiskinan yang biasanya jauh dari daerah perkotaan.

Ekonomi berbasis Persatuan Indonesia
Ekonomi Pancasila adalah merupakan ekonomi mikro yang berlaku di tingkat rumah tangga dan sekaligus merupakan ekonomi makro yang merupakan penjumlahan horizontal dari ekonomi rumah tangga di tingkat nasional. Karena itu, baik  permasalahan ekonomi mikro maupun ekonomi makro, keduanya dapat dipecahkan melalui persatuan Indonesia yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam menangani persoalan semakin rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utamanya dolar amerika, serta masalah ekonomi lain yang membutuhkan semangat persatuan dan daya tahan kesatuan, maka nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila  dapat dijadikan solusinya. Nilai-nilai tersebut adalah pertaubatan, amal dan doa, serta bersyukur, ikhlas dan berkah dalam mennghadapi segala persoalan ekonomi bangsa dan negara. Dalam kasus penurunan nilai mata uang rupiah ini, maka menolak transaksi dolar di dalam negeri adalah salah satu solusi yang nyata.

Nilai pertaubatan adalah nilai tentang mau menyatakan telah membuat kesalahan dalam kebijakan di masa lalu, mau memperbaiki kesalahan itu, dan pada gilirannya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Saya melihat salah satu kesalahan yang dibuat oleh penguasa kita adalah ketidak mampuannya dalam menangani rekonsiliasi dengan berbagai pihak yang bersengketa di bidang ekonomi. Akibatnya masing-masing pihak tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau melakukan rekonsiliasi, tapi bahkan mau menyelesaikan persoalan bangsa ini di meja komisi pemberantasan korupsi. Hal ini mengakibatkan terjadinya solusi kalah-kalah yang merugikan semua pihak.

Ekonomi berbasis Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
Berbagai persoalan ekonomi bangsa sering terjadi karena kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila utamanya nilai kerakyatan yang melekat di bidang pendidikan, ekonomi, dan hukum serta dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Rendahnya pembelajaran dari pengalaman yang buruk di masa lalu mengakibatkan berulangnya mesalahan yang sama di masa sekarang dan masa mendatang. Hal ini bisa dilihat dari rentannya keluarga dari persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjalar ke masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada permasalahan bangsa.

Ekonomi Pancasila yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan harus dimulai dari penguatan ekonomi rumah tangga, misalnya dengan memperkuat usaha ekonomi mikro, usaha kecil dan menengah. Penguatan ini harus didoring oleh kesempatan memperoleh sumberdaya manusia yang kompeten melalui pelatihan kerja dan sumberdaya modal untuk memperoleh material dan metoda bisnis yang teruji dan terbukti mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan secara nyata.

Persoalan ekonomi kerakyatan ini sering dicarikan pemecahannya oleh pemerintah dengan solusi setengah hati. Misalnya melalui koperasi yang tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum yang kuat. Hal ini menyebabkan semangat perkoperasian yang berjiwa sosial tergantikan oleh semangat komersial dari para pemangku kepentingan. Hal ini tidak sejalan dengan semangat pasal 33 undang-undang dasar yang menfamanatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Ekonomi berbasis Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Persoalan ekonomi bangsa Indonesia senantiasa bermuara pada persoalan masih belum tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indinesia yang saat ini berstatus jauh panggang dari api. Keadilan sosial hanya dapat dicapai dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila berazaskan keterbukaan, kebersamaan, dan kesinambungan untuk menghasilkan keadilan sosial yang serasi, selaras, dan seimbang.

Ekonomi Indonesia yang berbasiskan nilai keadilan sosial dapat dicapai melalui kepemimpinan nasional yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan kepentingan partai. Karena itu negeri ini harus dipimpin oleh kepala negara yang tidak berpartai dan yang mampu berdiri di atas semua partai yang ada. Kepala negara ini harus memiliki kebijakan yang bersifat keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan, kebersamaan dalam menghadapi setiap persoalan bangsa, dan melaksanakan amanat rakyat secara berkesinambungan.

Pada akhirnya keadilan sosial adalah hak dan sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkannya. Namun dalam perjalanan ke arah itu harus ada petunjuk pelaksanaan berupa naskah akademik yang bermuatan metodologi dan aturan main yang jelas. 

Tindak lanjut
Diperlukan institusi pendidikan bekerjasama dengan institusi lain yang memiliki rekam jejak dalam melahirkan Ekonomi Pancasila seperti Fakultas Ekonomi Universitaa Gadjah Mada untuk menindak lanjuti Ekonomi Pancasila ini menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi bangsa dan negara Indonesia. Bila perlu dibuat Undang-undang Ekonomi berbasis Pancasila sebagai pelaksanaan yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

RI didirikan oleh para tokoh Veteran Perang Kemerdekaan Republik Indonesia dan para pejuang pendidikan tinggi lainnya. Kepeloporan mereka dilanjutkan oleh generasi muda yang energik dan kompeten dibidangnya. Jika dapat disepakati bahwa Ekonomi Pancasila masih relevan untuk diperjuangkan kembali dalam rangka mengatasi segala permasalahan ekonomi bangsa dan negara Indonesia, maka marilah kita tetapkan tekad untuk bersatu padu menjadi pelopor bangsa memperjuangkan Ekonomi Pancasila menjadi amalan nyata kita bersama.

Hidupkanlah semangat juang yang telah kita warisi dari para pejuang kita dahulu sebagai amanat penderitaan rakyat yang telah lama hidup menderita dan bangkitkanlah ekonomi mereka dengan berpihak pada keadilan sosial  bagi selurih rakyat Indonesia.

Akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan Selamat wisuda kepada semua wisudawan dan wisudawati bersama keluarganya. Selamat berbakti untuk negeri dan selamat menjalankan profesi dengan semangat pantang mundur dalam menghadapi segala persoalan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kalian.

Oleh Bambang Tri Cahyono, Ph.D : Penggagas Ekonomi Pancasila ketika masih aktif sebagai Dosen Tetap di Universitas Gadjah Mada tahun 1980-1998

Dipresentasikan pada kesempatan "Seminar Nasional Ekonomi PANCASILA Sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi Indonesia di Era Disrupsi" pada tanggal 24 November 2018 di STIE Tribuana Bekasi Timur