Jendela depoKini
Jendela depoKini
8 Manfaat Menakjubkan dari Saledri
Daun Saledri Depok, ( depoKini ) - Salederi biasanya menjadi bumbu pelengkap masakan. Sayuran berbau khas ini mudah banget di temukan d...
 |
| Ilustrasi ular Weling dan Cobra |
Depok termasuk wilayah yang sering didapati ular berbisa, seperti Cobra dan ular Weling, untuk mengantisipasi adanya korban tergigit ular berbisa, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, siapkan SABU (Serum Anti Bisa Ular).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Depok Umi Zakiati memastikan, bahwa SABU akan segera diberikan kepada warga yang tergigit ular berbisa. di 11 Puskesmas yang ada di Kota Depok, Serum Anti Bisa Ular tersebut dipastikan tersedia.
"Segera bawa ke puskesmas, RSUD, klinik, atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan secara intensif," tutur Umi dikutip situs resmi Pemerintah Kota Depok, Jumat (22/10/2021).
Umi berujar, ada tiga jenis serum anti bisa ular yang tersedia, yakni kobra jawa (Naja sputatrix), ular tanah (Calloselasma rhodostoma), dan ular weling (Bungarus candidus).
11 puskesmas yang dimaksud yakni Puskesmas Cilodong, Sukmajaya, Cimanggis, Tapos, Bojongsari, Cinere, Beji, Pancoran Mas, Ratu Jaya, Kedaung, dan Limo.
"Untuk efisiensi kami sediakan di puskesmas 24 jam. Jika ada kasus gigitan ular di malam hari jadi bisa langsung tertangani," terang Umi.
Dirinya mengungkapkan, fasilitas kesehatan lain yang membutuhkan serum anti bisa ular dapat menghubungi puskesmas terdekat atau RSUD.
(MasGatot)
Laman Iklan
10.11
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Ilustrasi : UU HPP NIK sekaligus NPWP |
Berdasarkan Draf UU HPP, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pendaftaran ini sesuai wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP tersebut untuk mendapatkan NPWP.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pemberlakuan NIK menjadi NPWP tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak.
"Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif (mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak)," kata Neilmaldrin dilansir dari Antara, Minggu (10/10/2021).
Ia menjelaskan pemberlakuan NIK menjadi NPWP pada dasarnya akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan, serta memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional.
Sebelumnya, Neilmadrin menuturkan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP.
Namun, dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), fungsi NIK ditambah menjadi sekaligus sebagai NPWP bagi WP OP.
"Dengan ketentuan baru ini, maka WP OP tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP, karena NIK tersebut sudah berfungsi sebagai NPWP," ucap dia.
Sementara, penjelasan Menkum HAM yang juga dilansir dari Antara, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan kebijakan NIK KTP sebagai pengganti NPWP akan memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajak mereka.
“Hal ini terkait dengan perubahan UU KUP yang ditujukan untuk menuju sistem administrasi perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum,” kata Yasonna
Menkumham menjelaskan langkah ini merupakan terobosan baru yang dilakukan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan.
Menurutnya, para wajib pajak akan semakin mudah dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka jika NPWP diganti dengan NIK.
Meski demikian, ia menegaskan penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, namun tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.
Syarat WNI yang wajib membayar PPh adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun.
Dalam UU HPP, pemerintah menaikkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi dari sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta dengan tarif PPh sebesar 5 persen.
Di sisi lain, pemerintah turut mengubah tarif dan menambah lapisan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar.
Sementara untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap yaitu Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun untuk orang pribadi lajang dan tambahan Rp 4,5 juta diberikan untuk WP yang menikah, serta ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal tiga orang.
Yasonna menyatakan masa pandemi Covid-19 memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang serta membangun fondasi baru perekonomian termasuk menata ulang sistem perpajakan.
“Ini dilakukan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi,” katanya.
Sebagai informasi, UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Kemudian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP.
(MasGatot)
 |
| Petugas lapangan DLHk saat sedang lakukan pemangkasan pohon di lingkungan RW 10 Depok Utara, pada Sabtu (9/10/2021) |
Guna mengantisipasi tumbangnya pohon di lingkungan perumahan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) kota Depok mengerahkan petugas lapangan untuk memangkas pohon pohon besar yang berada di lingkungan perumahan, kali ini giat di laksanakan di lingkungan RW 10 Perumahan Depok Utara, Kelurahan Beji.
Sebelumnya, Pengurus RW 10 Depok Utara melayangkan surat permohonan penebangan pohon, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan c/q Kepala Bidang TLK Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Depok.
Giat pemangkasan pohon di lingkungan RW 10 dilaksanakan pada Sabtu pagi (9/10/2021) setidaknya ada 7 pohon yang di tebang /dipangkas.
Jean Erikson Sitanggang, Ketua RW 10 yang memantau langsung pemangkasan pohon di wilayahnya mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak kita inginkan bersama, seperti pohon tumbang.
Lalu lanjutnya, "Alhamdulillah..warga merespon dan mendukung karena memang demi keamanan dan kenyamanan bersama," imbuh Erik.
Tak lupa, Erik juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Depok beserta jajarannya atas responnya yang cepat.
Sementara, Jamal Allail Ketua Satgas KSTJ yang di percaya untuk mengkoordinir kegiatan tersebut mengatakan bahwa sebenarnya sayang, pohon di tebang atau di pangkas, apalagi ada yang sedang berbuah, tapi demi keamanan dan kenyamanan bersama, mau gimana lagi," ujar Jamal serius.
Masih dari Jamal, "belum lagi rumah yang tadinya teduh, setelah di pangkas atau di tebang maka akan jadi panas karena penghalang sinar matahari sudah tidak ada..," pungkas Jamal dengan mimik tetap serius.
(MasGatot)
Laman Iklan
21.08
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Wali kota Depok, Mohammad Idris |
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wijayanto menyatakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dari 4 Oktober sampai 23 Desember 2021 setelah melakukan simulasi dari 28 sampai 29 September 2021.
Ia menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas (PTMT) tetap harus memberikan opsi layanan Belajar Dari Rumah (BDR) bagi siswa yang belum diizinkan orang tua mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
"Jadi, sekolah tetap menyediakan pembelajaran BDR bagi siswa yang tidak diizinkan mengikuti PTMT oleh orang tuanya," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (4/10)
Di Depok, kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya dilakukan dua hari dalam sepekan dengan durasi paling lama dua jam setiap hari. Jumlah peserta didik dalam setiap sesi kegiatan belajar mengajar juga dibatasi.
"Untuk pengaturan sesi kita bebaskan kepada setiap perangkat sekolah. Misalnya dibagi berdasarkan ganjil genap nomor absen atau dari absensi dibagi menjadi dua," kata Wijayanto.
Guna meminimalkan risiko penularan virus corona, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan tanpa jeda waktu istirahat.
"Tidak ada waktu istirahat, peserta didik langsung pulang setelah pembelajaran selesai," kata Wijayanto.
Ia menjelaskan pula bahwa untuk sementara kegiatan olahraga, seni, dan ekstrakurikuler tidak dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi dilaksanakan via daring untuk menekan risiko penularan COVID-19.
Wijay, demikian sapaan akrab Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok ini, menekankan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan PTMT harus memastikan protokol kesehatan dipatuhi dan dijalankan di lingkungan sekolah.
"Kita berharap pelaksanaan PTMT dapat berjalan dengan baik dan setiap satuan pendidikan dapat menjalankan protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak ditemukan klaster sekolah nantinya," kata Wijay.
Selain PTMT, kegiatan belajar di Depok juga dilakukan dengan jarak jauh via daring.
(MasGatot)
Laman Iklan
17.39
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Wali kota Depok, Mohammad Idris |
“Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di satuan pendidikan (sekolah) dilaksanakan melalui dua fase yakni masa transisi dan masa kebiasaan baru,” kata Idris dalam kebijakannya itu.
Perbedaan kedua fase itu terletak pada penanganan dan penentuan pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas di sekolah. Untuk fase masa transisi, sekolah tatap muka terbatas dilakukan dengan memperhatikan zona/level penyebaran Covid-19 di Kota Depok.
“Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di masa kebiasaan baru dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok,” kata Idris.
Secara umum, prosedur pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas pada kedua fase itu sama. Hanya saja pada masa transisi kantin sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah ditiadakan.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wijayanto mengatakan, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas fase transisi akan dilakukan selama dua bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya dievaluasi. "Bila kondisi lebih baik nanti naik ke jenjang kebiasaan baru,” kata Wijay, sapaan akrab Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok ini.
Wijay mengatakan, dalam peraturan wali kota itu juga dijelaskan, sekolah tatap muka terbatas dapat terhenti apabila terdapat temuan kasus Covid-19 di sekolah. “Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di satuan pendidikan berhenti selama tujuh hari jika ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di satuan pendidikan.” pungkasnya.
(GDP)
 |
| Wali Kota Depok, Dr. KH. M. Idris, MA |
"Ya persiapannya, hari Selasa, Rabu kita akan simulasi, contoh dari berbagai jenjang sekolah dan dari beberapa wilayah, insyaallah akan setelah simulasi ini akan ada penerapannya sebagai uji coba bahasa dari satgas pusat pada tanggal 4 Oktober," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada wartawan di Kantor BPN Jalan Boulevard Raya, Depok, Jumat (24/9/2021).
Idris menerangkan nantinya ada 10 sekolah yang akan dilakukan simulasi. Idris menyebut simulasi ini dilakukan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
"Uji coba seluruh sekolah, simulasinya sekitar 10 sekolah, tapi juga ada sekolah-sekolah di bawah Kemenag, di bawah tanggung jawab Kemenag. Kalau di bawah kami sekitar 10 sekolah dari jenjang PAUD terus sampai ke SMP, SMA nanti KCD (Kantor Cabang Dinas) yang akan memantau simulasinya," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa Pemkot Depok berencana akan mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) sekolah-sekolah di Kota Depok.
Sebelumnya ditempat terpisah, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, menyebut rencananya sekolah tatap muka itu akan digelar Oktober.
"Rencana kita di bulan Oktober mudah-mudahan sudah bisa melakukan PTM ya, mudah-mudahan ya karena di DKI sudah mulai, mudah-mudahan kita bisa segera dalam menunggu beberapa hal yang dibutuhkan," kata orang nomor dua Kota Depok ini, Rabu (22/9).
 |
| Wali kota Depok, Dr. KH. M. Idris, MA |
"Kita kan pengin ada pembelajaran tatap muka, arahnya ke sana, cuman tetap memperhatikan protokol COVID-19," tukasnya.
(GDP)
 |
| Jalan Margonda, Depok |
Kasat Lantas Polres Metro Depok, AKBP Andi Indra Waspada mengatakan, sistem ganjil genap akan diterapkan di Jalan Margonda Raya.
Jalan tersebut merupakan salah satu ruas jalan utama di Depok yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.
"Rencananya, insya Allah dalam awal bulan depan, akan kita laksanakan ganjil-genap di Jalan Margonda," ujar Indra kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).
"Tahapan sekarang ini, kemarin kami sudah rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kami sudah tentukan titik-titik lokasinya di Jalan Margonda," katanya menambahkan.
Menurut Indra, pemberlakuan ganjil genap di Depok bertujuan untuk menekan mobilitas warga selama PPKM Level 3. Lebih lanjut, kata Indra, bahwa ganjil genap akan diberlakukan hanya pada akhir pekan saja.
Kendaraan yang menjadi sasaran sistem ganjil genap di Depok adalah kendaraan roda empat saja.
"Yang jelas berkaitan dengan PPKM level 3, kemudian juga berkaitan dengan meningkatnya traffic ataupun arus lalu lintas di hari weekend," ujar Kasat Lantas Polres Metro Depok ini.
Indra mengatakan, pihaknya akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum resmi menerapkan sistem ganjil genap.
"Sosialisasi kurang lebih selama dua minggu," pungkas Indra.
(GDP)
 |
| Saat peluncuran KDS di Balaikota Depok, Rabu (15/9/2021) |
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, PemKot Depok memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan keluarga Pra Sejahtera.
“KDS akan mengintegrasikan data penerima DTKS maupun non DTKS,” ujar Idris, Rabu (15/9/2021).
Idris menjelaskan, pada tahun ini terdapat 8.770 bantuan siswa SD/MI, 459 bantuan siswa SLB, 6.872 bantuan siswa SMP/MTS sederajat, 774 bantuan siswa SMK sederajat dan 40 bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja.
Selain itu, KDS diberikan untuk 4.000 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), 1.744 renovasi Rumah Tidak Layak huni (RTLH), 3.000 bantuan pangan bagi lansia dan disabilitas, serta 923 santunan kematian (sankem).
“KDS akan distribusikan dalam dua jenis, yakni ATM Berbasis Kartu Keluarga, dan ATM bagi siswa didik kurang mampu dari SD hingga pendidikan tinggi,” papar Idris.
Idris juga mengungkapkan, penerima KDS sebelumnya sudah dilakukan verifikasi data khususnya kepada masyarakat dengan kesejahteraan sosial terendah. Pemerintah Kota Depok, kata dia, akan berusaha melakukan pemantauan dan pengawasan KDS kepada masyarakat yang membutuhkan, serta tepat sasaran.
“Selain untuk pendidikan dan kesehatan KDS dapat digunakan untuk masyarakat pada kategori lainnya,” ungkap Idris.
Idris menuturkan, masyarakat penerima KDS diberikan untuk masyarakat kategori renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu KDS dapat membantu masyarakat dalam ketersediaan pangan, bantuan kepada para lansia dan disabilitas.
“KDS juga ditujukan untuk masyarakat mengikuti pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja,” tutur Idris.
Lalu lanjutnya, keberadaan KDS dapat menciptakan sistem layanan bantuan sosial yang mudah, simpel dan aksesibel kepada masyarakat. Penyaluran KDS akan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat yang sudah dilakukan pendataan dan validasi.
“Kami berencana ingin membuat aplikasi sehingga masyarakat Pra Sejahtera dapat mendaftar dan verifikasi sehingga pengajuan DTKS dapat lebih cepat diberikan kepada Pemerintah Pusat,” pungkas Idris.
(GDP)
 |
| Saat peluncuran KDS di Balaikota Depok, Rabu (15/9/2021) |
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, PemKot Depok memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan keluarga Pra Sejahtera.
“KDS akan mengintegrasikan data penerima DTKS maupun non DTKS,” ujar Idris, Rabu (15/9/2021).
Idris menjelaskan, pada tahun ini terdapat 8.770 bantuan siswa SD/MI, 459 bantuan siswa SLB, 6.872 bantuan siswa SMP/MTS sederajat, 774 bantuan siswa SMK sederajat dan 40 bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja.
Selain itu, KDS diberikan untuk 4.000 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), 1.744 renovasi Rumah Tidak Layak huni (RTLH), 3.000 bantuan pangan bagi lansia dan disabilitas, serta 923 santunan kematian (sankem).
“KDS akan distribusikan dalam dua jenis, yakni ATM Berbasis Kartu Keluarga, dan ATM bagi siswa didik kurang mampu dari SD hingga pendidikan tinggi,” papar Idris.
Idris juga mengungkapkan, penerima KDS sebelumnya sudah dilakukan verifikasi data khususnya kepada masyarakat dengan kesejahteraan sosial terendah. Pemerintah Kota Depok, kata dia, akan berusaha melakukan pemantauan dan pengawasan KDS kepada masyarakat yang membutuhkan, serta tepat sasaran.
“Selain untuk pendidikan dan kesehatan KDS dapat digunakan untuk masyarakat pada kategori lainnya,” ungkap Idris.
Idris menuturkan, masyarakat penerima KDS diberikan untuk masyarakat kategori renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu KDS dapat membantu masyarakat dalam ketersediaan pangan, bantuan kepada para lansia dan disabilitas.
“KDS juga ditujukan untuk masyarakat mengikuti pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja,” tutur Idris.
Lalu lanjutnya, keberadaan KDS dapat menciptakan sistem layanan bantuan sosial yang mudah, simpel dan aksesibel kepada masyarakat. Penyaluran KDS akan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat yang sudah dilakukan pendataan dan validasi.
“Kami berencana ingin membuat aplikasi sehingga masyarakat Pra Sejahtera dapat mendaftar dan verifikasi sehingga pengajuan DTKS dapat lebih cepat diberikan kepada Pemerintah Pusat,” pungkas Idris.
(GDP)
Laman Iklan
09.27
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Tugu Tridarma, di komplek makam Pangeran sambernyowo |
Dipandu oleh guide lokal, sekira pukul 7.30 wib berangkat menuju Karanganyar, Pimred Depokini menginap di hotel Sahid Solo. Setibanya di Mengadeg, Pimred Depokini menyempatkan diri dahulu untuk berziarah ke makam mendiang Presiden RI ke-2, Soeharto dan Ibu Siti Hartinah (Ibu Tien) di Astana Giri Bangun. Makam Sambernyowo terletak kurang lebih 1 kilometer dari Astana Giri Bangun.
Rute untuk ke makam Pangeran Sambernyowo hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki menempuh jalan berundak.
Suasana pagi yang sejuk dan tenang menambah eksotik pendakian menuju makam Pangeran Sambernyowo pada pagi itu. Gemericik suara air sungai terdengar memecah keheningan pagi.
Lima belas menit perjalanan dari Astana Giribangun, rombongan menemui kantor pengelola Astana Mangadeg. Persis di depan kantor pengelola terdapat tugu, Monumen Tri Dharma.
Di tempat monumen itu berdiri diyakini, Pangeran Sambernyowo pernah bersemedi di sela 16 tahun perjuangannya melawan Belanda. Di sinilah, ratusan tahun yang lalu sang pangeran bersemedi di tengah kesunyian bukit dan hutan.
Saat itulah Pangeran Sambernyowo merumuskan sebuah falsafah yang dikenal dengan Tri Dharma, yakni: Rumangsa melu handarbeni (merasa ikut memiliki), Wajib melu hangrungkebi (wajib ikut mempertahankan) dan Mulat sarira hangrasa wani (berani bermawas diri).
Mangkunegoro I alias Pangeran Sambernyowo juga dikenal sebagai Raden Mas Said. Dia merupakan salah satu pahlawan Nasional.
Itu karena keberaniannya menentang penjajah Belanda, juga kesaktiannya. Sang pangeran ini diyakini bisa menghilang, memporak-porandakan lawan tanpa perlu balatentara, dan persenjataan modern. Dalam pertempuran melawan Belanda dia menerapkan sistem perang gerilya melalui pengamatan di Gunung Gambar.
Falsafah Tri Dharma dia sosialisasikan untuk memotivasi rakyat mencintai dan loyal terhadap kerajaannya. RM Said yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyowo yang lahir di Kraton Kartasura, 7 April 1725 dan menghembuskan nafas terakhir nya pada 28 Desember 1795 di Kartasura.
KGPAA Mangkunegara 1 dimakamkan di Astana Mangadeg di Matesih, Karanganyar. Banyak warga yang berziarah ke makam beliau. Beberapa di antaranya menggelar tirakat di dekat makam. Namun makam utama Pangeran Sambernyowo dan keluarga Mangkunegoro ditutup pada pukul 24 malam.
Seperti pada Jumat pagi itu, tampak beberapa penziarah tengah duduk duduk sambil menikmati kopi di salah satu bangunan di bawah kompleks makam. "Ngopi pagi pak di sini," kata salah satu warga menawarkan.
'terima kasih pak.." jawab mas Gatot sambil terus melangkah menuju kantor juru kunci makam untuk ijin berziarah.
Setelah ijin di peroleh kemudian di antar oleh salah seorang juru kunci menuju makam Raden Mas Said, atau KGPAA Mangkunegara 1 yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyowo.
 |
| Pimpinan Redaksi Depokini, Mas Gatot photo di depan makam Pangeran sambernyowo |
Menjelang tengah hari, pimred Depokini meninggalkan makam Pangeran Sambernyowo.
Satu catatan perjalanan telah ditunaikan untuk kembali memulai perjalanan baru lainnya, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan nya" demikian pesan yang di sampaikan oleh Proklamator, Presiden RI 1, Bung Karno.
(GDP)
Postingan
