Jendela depoKini
Jendela depoKini
8 Manfaat Menakjubkan dari Saledri
Daun Saledri Depok, ( depoKini ) - Salederi biasanya menjadi bumbu pelengkap masakan. Sayuran berbau khas ini mudah banget di temukan d...
 |
| Walikota Depok, M. Idris (kiri) bersama Sekretaris Daerah Kota Depok yang baru, Supian Suri (kanan) (istw). |
Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris di Aula Teratai, Balai Kota.
"Saya akan meningkatkan kapasitas diri dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang memang menjadi tanggung jawab Sekda," kata Supian usai prosesi pelantikan, dikutip situs resmi Pemerintah Kota Depok.
"Mudah-mudahan dengan arahan Pak Wali dan Pak Wakil, saya bisa menjalankan tugas serta bertanggung jawab," lanjutnya.
Supian meminta dukungan dari perangkat daerah serta masyarakat agar mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal.
"Dukungan dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat tentunya sangat kami harapkan. Mudah-mudahan Pemkot Depok ke depannya menjadi semakin maju," kata Supian.
Sementara, Wali kota Depok, Mohammad Idris berharap, pelantikan Supian sebagai sekda bisa membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Depok.
"Alhamdulillah, semua berjalan lancar, mulai dari pembentukan panitia seleksi, hingga pelantikan ini. Mudah-mudahan Sekda yang baru saja dilantik ini, bisa melengkapi dan membantu tugas-tugas pemerintah," terangnya.
 |
| Supian Suri tengah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Depok, Kamis (22/7/2021 |
Sebelumnya, yakni sejak Februari, Sekda Kota Depok kosong, sejak Hardiono Sekda saat itu pensiun.
Jauh sebelum pelantikan Supian Suri ini, sejumlah pihak telah memprediksi Supian Suri unggul dalam persaingan menuju kursi sekda, lantaran Supian Suri ini masih berkerabat dekat dengan Mohamad Idris Wali kota Depok.
Karier Supian Suri sebagai birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Depok selama ini terbilang sangat pesat.
Ia menjabat Kepala BKPSDM Kota Depok sejak 2017, setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok.
Hingga 2021, Supian beberapa kali menjabat posisi pelaksana tugas (Plt), mulai dari Plt Kepala Dinas PUPR Kota Depok (2018), Plt Camat Cimanggis (2019), dan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2020.
(MasGatot)
Laman Iklan
09.21
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Pimred Depokini (kaos putih) bersama Ustadz Sumarno (tengah) dan Bpk. Untung (Linmas) di lokasi masjid Nurussalam |
Dalam catatan Depokini yang diterima dari DKM masjid Nurussalam, H. Sumarno hewan qurban yang bakal di sembelih pada hari ini, untuk masjid Nurussalam ada 17 ekor sapi dan 31 ekor kambing/domba, katanya
"Alhamdulillah..hari ini insyaallah bakal kita sembelih 17 sapi dan 31 ekor kambing dan domba"
 |
| Pengurban kambing atas nama Moamar Khadafi (kaos abu abu) bersama panitia Aziz di masjid Nurussalam |
Dirinya juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sembelih hewan qurban ini juga menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan MUI, dan semua hewan qurban di potong di sini (masjid Nurussalam) dengan bantuan tenaga dari Rumah Pemotongan Hewan, para pengurus DKM dan juga ibu ibu di sekitar masjid, pungkasnya.
 |
| Ketua DKM masjid Al Marhamah, Ir. H. Edwi Yunanto, memberikan salam jempol saat panitia tengah bersantap pagi jelang penyembelihan hewan qurban, Rabu 22 Juli 2021 |
Lalu kata Edwi lagi, namun yang di sembelih di lokasi lapangan bulutangkis jalan asparagus hanya 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing, untuk 5 sapi lainnya di sembelih di lokasi pembelian di Bogor.
Terkait protokol kesehatan, Edwi menegaskan bahwa dirinya dan segenap pengurus DKM, pengurus lingkungan dan satgas berkomitmen bahwa penyembelihan dilakukan dengan tetap berpegang pada aturan protokol kesehatan.
"Kita ketat mas..dalam menerapkan protokol kesehatan, ga main main" kata Edwi.
Terkait pendistribusian daging hewan qurban ini, DKM masjid Al Marhamah menerapkan pola yang sama dengan masjid Nurussalam, yaitu di utamakan warga sekitar masjid Al Marhamah, yakni warga RW 10, lalu ring berikut nya warga /jamaah di luar RW.10, terang Edwi bersemangat.
Laman Iklan
08.45
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Wali Kota Depok Mohammad Idris (tengah) dalam satu kesempatan |
"Diimbau agar kegiatan kkurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangan, kepada awak media, Rabu, (16/6/ 2021).
Surat Edaran Wali Kota Depok tersebut diterbitkan pada 10 Juni, yang merupakan acuan kegiatan dalam rangka berkurban. Pelaksanaan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban harus disesuaikan terhadap prosedur pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan penjualan hewan kurban, antara lain ; lapak
penjualan hewan kurban yang menerapkan protokol kesehatan, tidak mengganggu ketertiban umum, serta memenuhi aspek kesehatan manusia dan aspek kesehatan hewan.
Protokol kesehatan harus diberlakukan untuk mencegah
penularan COVID-19 di tempat penjualan hewan kurban.
Dalam Surat Edaran Wali kota Depok juga ditekankan pentingnya memperhatikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban.
Pemotongan dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dengan protokol kesehatan ketat, dan juru sembelih harus memperlihatkan hasil tes rapid antigen ataupun tes usap PCR yang negatif.
Surat keterangan kesehatan hewan dari asal hewan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah hewan dan pemotongan hewan. Untuk pemotongan hewan kurban di luar RPH-R dengan izin dari camat setempat.
Edaran Wali kota Depok tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemotongan Hewan Kurban, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Pelayanan Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kota Depok.
(MasGatot)
 |
| Kasie Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto |
Gandara akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi yang terjadi di Damkar Kota Depok.
“Rencana besok (hari ini) akan ada pemanggilan lagi, salah satunya adalah kepala dinas,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto, Senin (14/6/2021) melalui keterangannya kepada wartawan.
Selain Gandara, Kejari Depok juga akan memeriksa enam orang lain.
"Besok tujuh orang, untuk siapa namanya besok setelah permintaan keterangan," kata Herlangga.
Herlangga menambahkan, kemarin Kejari Depok telah memanggil lima orang terkait dugaan korupsi belanja sepatu pakaian dinas lapangan tahun anggaran 2017-2019.
Empat orang di antaranya merupakan pihak vendor, sementara seorang lainnya ialah kepala bidang di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
Sebelumnya, dugaan korupsi ini dikemukakan ke publik oleh salah seorang petugas pemadam kebakaran Depok, Sandi Butar Butar.
Sandi mengungkapkan, pengadaan sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) itu tak sebanding antara mutu dengan harganya.
Kasus ini juga sudah dilimpahkan oleh Seksi Intelijen ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Depok.
(MasGatot)
Laman Iklan
14.27
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Pengurus RW 10 bersiap lakukan pembagian SPPT PBB |
Pembagian SPPT PBB tahun 2021 ini dilaksanakan pada Minggu pagi (6/6/2021) di Posyandu Oskar, RW.10.
Pengurus RW 10 tetap menerapkan protokol kesehatan, untuk menghindari kerumunan, maka pembagian dilaksanakan dalam tiga tahapan, yakni warga RT.01 pada giliran pertama pukul 10 hingga 12, lalu warga RT.02 pukul 13 - 15 dan warga RT.03 pada pukul 15 - 17 wib.
Sekretaris RW 10, Gatot Dwikora Putra yang mewakili Ketua RW, mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian PBB dengan cara langsung seperti ini, baru kali pertama dilakukan, oleh karena itu dirinya mengatakan karena di masa pandemi seperti ini, maka protokol kesehatan tetap di laksanakan, dengan menjaga jarak, pengukuran suhu tubuh.
 |
| Petugas kelurahan tengah melakukan pembagian SPPT PBB |
Dirinya juga mengatakan memang riskan dilakukan karena di saat suasana masih dalam pandemi Covid 19, namun pemutahiran data wajib pajak juga merupakan hal penting, selain itu jika dilakukan dengan cara seperti ini, data yang terinput menjadi maksimal, papar Untung serius.
Dalam pelaksanaan pembagian SPPT PBB ini, pengurus RW 10 juga menyediakan makanan ringan berupa rebusan pisang, singkong, ubi dan kacang juga ada roti isi serta minuman kopi, teh dan air mineral.
(MasGatot)
Laman Iklan
14.42
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Suasana saat acara puncak HUT PKS ke 19 dan Halal BI halal Nasional |
Hal itu disampaikan Syaikhu dalam orasi kebangsaan pada acara Halal bi Halal Nasional dan Puncak Acara HUT ke-19 PKS yang disiarkan langsung di kanal YouTube PKSTV, Minggu (30/5/2021).
Mulanya, Syaikhu meminta para kader bersilaturahmi kebangsaan sebagai langkah untuk menghilangkan stigma negatif yang dilekatkan ke PKS.
"Kita juga melakukan mitigasi stigma partai, karena bisa jadi stigma yang seolah-olah bertebaran di tengah masyarakat, itu tidak terjadi dengan sesungguhnya, hanya traumatik kita, silaturahmi kebangsaan ternyata menjadi salah satu ikhtiar untuk memitigasi berbagai stigma yang dilekatkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan PKS dan tidak ingin PKS menjadi besar," ungkap Syaikhu.
Syaikhu meminta para kader selalu membuka keran komunikasi politik melalui silaturahmi kebangsaan di berbagai level masyarakat. Hal itu dilakukan, kata Syaikhu, agar mengikis prasangka buruk antar anak bangsa.
"Saya yakin dengan silaturahim kebangsaan ini akan mencairkan ketegangan-ketegangan politik, membuka keran-keran komunikasi politik yang tersumbat dan mengikis prasangka-prasangka buruk antar anak bangsa," tuturnya.
"Oleh karena itu, silaturahim kebangsaan ini harus sering kita lakukan diberbagai level kepemimpinan, di pusat sudah dilakukan alhamdulillah saya apresiasi juga DPW-DPW sudah melakukan sebagian, juga DPD bahkan sampai DPC," sambungnya.
 |
| Achmad Syaikhu, Presiden PKS saat berorasi kebangsaan, pada puncak acara HUT PKS ke 19 dan Halal BI halal Nasional (30/5) |
"Silaturahim kebangsaan juga akan menjadi sikap politik kita yang semakin moderat, karena dengan silaturahim kebangsaan, kita membangun titik temu dengan berbagai elemen bangsa dan menghormati berbagai perbedaan. Kalau ternyata setelah dipertemukan ternyata juga nggak memungkinkan dan mungkin akhirnya menjadi sikap politik yang berbeda, ya ini kita tasamuh dan kita juga merasa hormat kita juga akan berikan," ungkapnya.
Ada partai yang Tak Mau Berkoalisi dengan PKS
Syaikhu mengungkap berdasarkan pengalaman silaturahminya, ada sikap partai politik yang tidak mau berkoalisi dengan PKS. Syaikhu menyadari hal itu menjadi sikap politik partai tersebut.
"Seperti halnya ada beberapa waktu yang lalu ada sikap partai tidak mau berkoalisi dengan PKS, silakan saja itu sikap politik," kata Syaikhu.
Syaikhu menegaskan PKS akan tetap dengan jati dirinya. Dia berharap silaturahmi kebangsaan yang digaungkan PKS ini, dapat membangun demokrasi yang kuat dan kokoh di Tanah Air.
"PKS akan tetap bagaimana dengan jati dirinya, tapi tidak melepaskan silaturahim dengan berbagai elemen bangsa, sehingga dengan itulah kita akan bisa insyaallah membangun demokrasi yang lebih kokoh dan kuat di negeri kita tercinta Indonesia," pungkasnya.
(MasGatot)
Laman Iklan
16.27
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Acara Ground breaking, Jumat (28/5/2021) |
Kata Idris, kemacetan lalu lintas seringkali terjadi di jalan-jalan menuju pintu masuk atau gerbang tol di wilayah tersebut.
"Kemacetan sudah kita rasakan dan banyak terjadi di pintu masuk atau gerbang tol Kukusan dan Brigif Sawangan. Tentunya jadi perhatian kami," papar Idris dalam acara Groundbreeking Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 3 Kukusan-Cinere, Jumat (28/05/2021).
Karenanya, Idris meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk dapat mengintervensi dan memberikan rekomendasi dibuatnya analisis dampak lalu lintas (Andalalin).
"Kami harap bantuan dari pemerintah tentunya melalui Pak Menteri PUPR dan semua pihak untuk melakukan intervensi penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas di area sekitar pintu tol," ujarnya.
Intervensi yang diharapkan Idris berupa implementasi dan rekomendasi dari BPTJ tentang Andalalin.
"Semoga ini bisa direalisasikan sehingga terjadilah lalu lintas lancar dan juga dapat membantu pergerakan mobilitas," lanjutnya.
Lepas dari itu, Idris mengapresiasi pembangunan jalan tol di Kota Depok. Salah satunya yaitu Jalan Tol Cijago yang sempat tertunda selama 10 tahun akibat masalah pembebasan lahan yang belum selesai.
Dengan rampungnya pembangunan Jalan Tol Cijago dan Tol Cimaci ini dapat memudahkan aksesibilitas dan mobilitas warga Depok.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan segera menindaklanjuti masukan terkait rekomendasi andalalin di sekitar gerbang jalan tol.
"Di exit tol terjadi kemacetan, jadi Kepala BPJT harus kita antisipasi apa yang diutarakan oleh Wali Kota Depok, biar dapat kita tindaklanjuti," kata Basuki.
Basuki menjelaskan, populasi warga Depok terus mengalami perkembangan setiap tahunnya.
Berdasarkan catatan BPS hingga saat ini warga depok mencapai 2,4 juta penduduk dengan kepadatan 11.000 jiwa per kilometer.
Dari total penduduk, 60 persen warga Depok itu bekerja di luar Depok, sementara 40 persen bekerja di Jakarta dan selebihnya di Bekasi, Bogor dan sebagainya.
"Dengan adanya jalan tol ini tentu saja akan memudahkan mobilitas warga Depok," pungkas Menteri Basuki.
(MasGatot)
 |
| Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto saat memberikan keterangan pada awak media, Selasa (18/5/2021) |
Sebelumnya Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah Tugas Operasi Intelijen Nomor: SPOPS - 02 /M.2.20.2 /Dek. /03/2021 tertanggal 06 April 2021 perihal dugaan pemotongan honor lembur war war dan penyemprotan disinfektan pada kegiatan investigasi COVID-19 tahun 2020 dan belanja sepatu PDL dan perlengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok.
Kasie Intel Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto menyebut saat ini penyelidikan itu sudah dilimpahkan ke Seksi Pidsus Kejari Depok.
"Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok telah menentukan sikap melimpahkan permasalahan dugaan tindak pidana korupsi dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kepada Seksi tindak pidana khusus," ucap Herlangga dalam keterangannya pada awak media, pada Selasa (18/5/2021).
Herlangga mengatakan pihaknya telah melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap dugaan kasus korupsi tersebut yang dilaporkan oleh salah satu anggota Damkar Depok, Sandi. Saat ini, kata dia, kasus tersebut telah diserahkan ke Seksi Pidsus Kejari Depok untuk ditangani lebih lanjut.
"Untuk selanjutnya setelah merekomendasikan hasil kesimpulan, maka terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan kepada kejaksaan negeri depok tersebut akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Depok," terang Herlangga.
Herlangga pun memastikan tidak ada intervensi apapun terkait pengusutan dugaan korupsi di internal Damkar Depok. Dia menyebut Kejari Depok Independen menangani laporan dugaan korupsi tersebut.
"Perlu diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Depok independen dan profesional dalam menindak lanjuti laporan sebagai suatu upaya penegakan hukum dan pelayanan hukum terhadap masyarakat, sehingga tidak ada bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi sikap terhadap penegakan hukum tersebut baik yang pro maupun yang kontra," ujarnya.
Seperti diketahui, Kejari Depok telah memeriksa puluhan orang terkait persoalan dugaan korupsi di internal Damkar Depok.
Awal mula dugaan korupsi di kalangan internal Damkar Depok mencuat setelah Sandi, salah satu anggota Damkar Depok membongkarnya di media sosial. Dugaan korupsi tersebut dibongkar dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok. Aksi itu kemudian viral.
Sandi membawa poster bertulisan 'Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!'.
Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dia dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.
Sandi mengatakan ada dugaan pemotongan terkait insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Seharusnya, setiap petugas mendapatkan insentif Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu.
Dia mengaku menerima ancaman berupa desakan untuk mengundurkan diri hingga diberi surat peringatan (SP) oleh atasannya seusai aksinya itu. Dia juga mengaku mendapat perlakuan sinis dari atasan.
Kejaksaan Negeri Depok juga mulai menyelidiki dugaan korupsi pengadaan sepatu di Dinas Damkar Depok. Kejari menyebut telah mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan korupsi sepatu damkar tersebut sejak Maret lalu.
(MasGatot)
 |
| Arus balik pemudik lebaran 2021(istw) |
Langkah antisipasi itu adalah menyiapkan tes antigen bagi para pendatang, sebagaimana dinyatakan Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui surat nomor 8.02/401/SATGAS/2021 tertanggal 14 Mei 2021 tentang Rapid Tes Antigen bagi Warga pada arus balik mudik.
Melalui surat itu, Wali kota meminta agar disiapkan langkah taktis dari Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Dukcapil, BKD, Satpol PP, pengawas kecamatan/kelurahan, camat dan lurah, serta para kepala puskesmas sesuai fungsi masing-masing.
"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas untuk melakukan pendataan penduduk pada arus balik mudik," kata Idris dalam surat itu.
Ia juga membuka opsi pendataan dan operasi yustisi oleh Dinas Dukcapil dan Satpol PP terhadap penduduk pendatang yang biasanya masuk ke Depok selepas libur Lebaran.
 |
| Surat Wali kota Depok terkait Rapid Tes Antigen bagi Warga pada arus balik mudik |
Tes antigen direncanakan pada 16-22 Mei 2021 oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas-puskesmas.
"Tim pengawas kecamatan dan kelurahan, camat dan lurah, bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di atas di wilayah kerjanya," kata Wali kota Depok.
(MasGatot)
Laman Iklan
12.22
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Kasus aktif Covid-19 di Depok kini berjumlah 1.118 pasien. Para pasien aktif itu masih harus menjalani isolasi dan perawatan. Jumlah itu berkurang 8 dibandingkan sehari sebelumnya.
Pemkot Depok tak pernah mengumumkan realisasi jumlah tes PCR harian yang telah dilakukan. Akibatnya, tak diketahui secara jelas jumlah temuan kasus positif Covid-19 disebabkan oleh faktor penularan atau jumlah pemeriksaan.
Pemkot Depok juga tidak mengumumkan jumlah kematian kasus suspek sejak 19 Juli 2020. Padahal keterbukaan data kematian suspek termasuk dalam anjuran WHO dalam menghitung kematian berkaitan dengan Covid-19. Pasalnya, suspek yang wafat kemungkinan terjangkit Covid-19, namun belum sempat dites di laboratorium hingga saat meninggal dunia.
Berikut rincian perkembangan terkini kasus Covid-19 di Depok hingga Jumat ini, berdasarkan situs resmi ccc-19.depok.go.id
Kasus kumulatif (keseluruhan)
1. Pasien positif: 48.147 (bertambah 31)
2. Pulih: 46.097 (bertambah 135)
3. Wafat: 932 (bertambah 1)
4. Probabel: 341 (orang tanpa gejala, kontak erat dengan pasien Covid-19)
5. Kontak erat: 52.161 (demam atau ISPA, tanpa pneumonia)
6. Suspek: 20.203 (demam, ISPA, dan pneumonia)
Kasus aktif (sedang dirawat/ditangani, dipantau, dan diawasi) :
1. Pasien positif sedang diisolasi dan dirawat: 1.118 (berkurang 8)
2. Probabel: 14 (orang tanpa gejala, kontak erat dengan pasien Covid-19)
3. Kontak erat: 551 (demam atau ISPA, tanpa pneumonia)
4. Suspek: 71 (demam, ISPA, dan pneumonia)
Terkait kasus Covid-19, warga Depok dapat menghubungi call center nomor darurat di nomor 112 dan 119. Sementara untuk pertanyaan umum, warga Depok bisa menelepon nomor 08111232222.
(MasGatot)
Laman Iklan
10.34
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Postingan
