Kamis, 27 September 2018

Standarkiaa Latief : Pilleg dan Pilpres 2019 rawan kecurangan

Ketua Umum Relawan Nasional PAS MANTAB, Standarkiaa Latief
Jakarta, (Depokini) - Pasca penetapan nomor urut pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden, suhu politik dalam negeri semakin menghangat. Apalagi ditambah dengan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan diketemukannya e-ktp yang tercecer di pinggir jalan, jelas hal ini menimbulkan  kecurigaan, adanya  potensi kecurangan pada pelaksanaan Pilleg dan Pilpres 2019 mendatang yang di design secara masif dan terstruktur oleh penyelenggara Pemilu yang bermuara jelaa untuk kepentingan dan keuntungan siapa, itulah setidaknya pendapat yang diutarakan oleh Standarkiaa Latief Ketua Umum SAKTI pada Depokini saat di jumpai di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/9/2018).

Dirinya mengatakan, bahwa dugaan atau setidaknya patut di dugai adanya potensi kecurangan pada pelaksanaan pilleg dan pilpres 2019 mendatang dapat terlihat dengan jelas tatkala di jumpai adanya DPT ganda, meski pihak KPU sebagai penyelenggara sudah menganulir jumlahnya tetapi justru jelas DPT ganda itu ada, kata Aktifis Prodem ini.

Standarkia latief (baju bermotif)
bersama para punggawa
 Relawan Nasional PAS MANTAB
Lalu, kata Bung Kiaa lagi, 
"selain ada DPT ganda, juga ada ditemukan e-ktp di pinggir jalan, sementara kita tahu bahwa untuk pilleg dan pilpres 2019 warga masyarakat yang tak terdaftar di DPT sepanjang memiliki e-ktp bisa memberikan suaranya, ini kan patut di dugai sebuah design yang terstruktur dan bersifat masif yang di buat oleh penyelenggara Pemilu dan tentunya ini menguntungkan  penguasa selaku pertahana, imbuh Ketua Umum Relawan Nasional PAS MANTAB ini.

Ketua Umum Relawan Nasional PAS MANTAB ini juga mengatakan bahwa moralitas bangsa ini tengah di uji - kejujuran dan integritas pelaksanaan pilleg dan pilpres menjadi tolak ukurnya, tandas Bung Standarkiaa Latief.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya mengkalkulasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ganda kurang dari tiga juta atau di bawah dua persen dari total DPT 185 juta jiwa yang ditetapkan KPU beberapa waktu lalu.

"Data yang sedang kita olah, tidak sampai (3 juta), itu juga terkonfirmasi dengan temuan teman-teman Bawaslu," katanya di Jakarta, Kamis (13/9/2018), seperti dikutip dari Antara.
(MasGatot)