Jumat, 02 Februari 2018

Literasi Sejarah para pejabat minus

Foto:ilustrasi sejarah Indonesia (istw)
Jakarta, (depoKini) - Ucapan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sebuah rekaman video yang menyebar luas menuai polemik dari sejumlah kalangan, utamanya ormas Islam. Dalam video tersebut, Tito menyatakan hanya merangkul ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di semua lini. Tito pun menyebutkan, organisasi lain di luar NU dan Muhammadiyah merontokkan negara.

Berikut merupakan penggalan ucapan Tito dalam video yang beredar di media sosial: “Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya.”

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra, mengeritik pernyataan Tito. Menurut Azyumardi, banyak tokoh di Indonesia tak paham akan sejarah negerinya sendiri, dan Tito Karnavian salah satunya. “Banyak orang tidak tahu tentang eksistensi ormas Islam di Indonesia. Bukan hanya Kapolri yang kebetulan tertangkap ketidaktahuannya. Seandainya ditanyakan kepada pejabat atau tokoh-tokoh negeri ini, sedikit dari mereka yang paham,” ucap Azyumardi, Rabu (31/1/2018).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Tengku Zulkarnain, membuat surat terbuka yang diunggah di akun Facebook-nya untuk menanggapi pidato Karnavian itu. Dalam surat terbuka itu, Zulkarnain memprotes keras perkataan Karnavian yang tidak menganggap perjuangan umat Islam di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Saya sangat kecewa dan berkeberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik. Saya dan umat menunggu pernyataan maaf dari Kapolri,” kata Zulkarnain.

Kapolri sendiri telah memberikan penjelasan soal ucapannya itu. Tito mengatakan, video tersebut tidak utuh sehingga maksud penyampaian pidato itu tidak terangkum sempurna di video yang viral. Tito menyampaikan klarifikasi itu di hadapan pengurus Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas Islam. “Sedikitpun tidak ada niat dari saya selaku Kapolri, termasuk Polri untuk tidak membangun hubungan dengan organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah,” ujar Tito di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Soal pejabat buta sejarah yang disebut Azyumardi, tampaknya tak hanya dialamatkan pada orang nomor satu di kepolisian. Mantan Kapolda Jabar yang kini maju sebagai calon wakil gubernur Jabar Anton Charliyan, juga salah mengutip sejarah dalam acara di salah satu stasiun televisi. Anton menyebut pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Pendiri NU Hasyim Asy’ari sebagai salah satu Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 1 Juni 1945. Padahal, Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923.

Dan fakta sejarahnya, panitia sembilan bekerja sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI soal rumusan dasar negara. Anggota panitia Sembilan itu antara lain: Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Achmad Subarjo, Mr. Mohammad Yamin, Abikusno Cokrosuyoso (Sarekat Islam), H. Agus Salim (Sarekat Islam), Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), dan Wachid Hasyim (NU).

Contoh lain, pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2015 di Blitar, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada salah satu bagian pidatonya, menyebut kota kelahiran Bung Karno adalah Blitar. Padahal, yang benar adalah Surabaya. Jokowi pun salah kutip soal Trisakti Bung Karno dalam artikel “Revolusi Mental” dengan menulis “Berkepribadian di bidang sosial budaya”. Yang benar, “Berkepribadian di bidang Kebudayaan”.

Pejabat kita memang dilanda minus literasi sejarah. Tak hanya salah kutip, tragisnya di beberapa daerah bahkan kepala daerah tak hafal teks Pancasila. Semisal, Walikota Kepulauan Batam Ahmad Dahlan pada 2014, pernah salah melafalkan sila Pancasila. Pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hut Korps Pegawai Negeri Sipil, usai melafalkan sila pertama, Dahlan langsung saja melompat membacakan sila ketiga dan meninggalkan sila kedua.

Kesalahan serupa dialami oleh Gubernur Riau Wan Abubakar pada 2008 silam, Walikota Parepare Taufan Pawe (2016), dan Calon Bupati Tapanuli Tengah Amin Pardomuan Napitupulu pada 2017. Teranyar, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar juga salah mengucapkan teks Pancasila ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017. Boleh jadi, ada banyak pejabat atau orang di negeri ini yang lantang mengklaim paling Pancasilais atau bekerja dengan panduan Pancasila, tetapi tak hafal sila Pancasila. Ironis. (GDP)