Sabtu, 19 Mei 2018

Satpol PP Kota Depok, tertibkan pedagang takjil

Petugas Satpol PP kota Depok tengah menggeser tenda pedagang takjil di sekitar Grand Depok City (GDC) kawasan tsb menuju kediaman Walikota Depok
Depok, artikel (depoKini) - Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kota Depok menertibkan sejumlah lapak pedagang takjil di kawasan Grand Depok City (GDC), yang mana daerah tersebut adalah akses menuju kediaman Wali Kota Depok, KH  M. Idris penertiban dilakukan pada Jumat 18 Mei 2018. Petugas menilai, para pedagang kaki lima (PKL) musiman itu biang kemacetan.

"Di kawasan tempat pedagang  bikin macet jadi terpaksa kami tertibkan," kata Kasatpol PP Kota Depok, Yayan Ariyanto kepada wartawan.

Sayangnya Yayan enggan berkomentar banyak terkait aksi penertiban tersebut. "Penertiban ini kami lakukan secara bersama dengan pihak terkait," katanya singkat.

Aksi penertiban yang dilakukan petugas tentu saja dikeluhkan para pedagang. Terlebih, dalam penertiban kali ini tidak ada surat peringatan ataupun pemberitahuan.

"Tiap tahun kami dagang takjil di sini, tapi baru kali ini digusur. Aneh, sebelumnya enggak ada surat peringatan," ucap Indah, salah satu pedagang takjil kepada wartawan.

Kesedihan pedagang semakin menjadi lantaran untuk berjualan di sini mereka telah mengeluarkan uang yang lumayan besar, sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribuan per lapak. Itu belum ditambah dengan biaya kebersihan dan keamanan.

"Ya bayarlah, tergantung lapaknya pak," kata salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya. Sayangnya, sejumlah pedagang enggan memberitahu siapa oknum pemungut bayaran tersebut.

Sementara itu, pantauan DepoKini, tidak ada lapak pedagang yang diangkut petugas. Mereka (SatpolPP) hanya menggotong lapak pedagang agar tidak berada di bahu jalan, melainkan mundur hingga beberapa meter di atas trotoar. Penertiban ini sempat diwarnai protes sejumlah pedagang, namun berakhir kondusif. 
(GDP) 
Read More »

Pilot yang "Posting" soal Terorisme di FB, di Non-aktifkan oleh Garuda Indonesia

Jakarta, (depoKini) - Manajemen Garuda Indonesia secara resmi menonaktifkan oknum pilot mereka yang diduga mem-posting pemberitaan tertentu mengenai terorisme, beberapa waktu lalu.

Keputusan tersebut dilakukan pada Jumat (18/5/2018) kemarin.

"Selanjutnya, oknum pilot tersebut akan kami investigasi lebih lanjut tentang apakah hal tersebut benar dan juga perihal apa motif serta latar belakang terkait postingan di media sosial tersebut," kata Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono melalui keterangan tertulis kepada awak media, Sabtu (19/5/2018).

Selain menyelidiki seputar postingan yang dimaksud, Garuda Indonesia juga mencari tahu lebih lanjut apa hubungan antara oknum pilot itu dengan seorang perempuan yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Jika didapati bukti yang memadai, Hengki memastikan manajemen akan menindaknya sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

"Kami pastikan pilot tersebut akan ditindak sesuai kebijakan perusahaan, sekiranya ditemukan indikasi terkait perilaku menyimpang atau pelanggaran etika," ungkap Hengki.

Hengki turut menyampaikan permohonan maaf atas hal tersebut yang berdampak pada ketidaknyamanan di masyarakat.

Dia memastikan, pihaknya akan terus memantau perilaku pegawainya dan terus mengingatkan untuk mengedepankan etika dan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan posting-an di media sosial, terutama yang menyinggung isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

Oknum pilot dengan inisial OGT ini sebelumnya ramai diperbincangkan atas komentar yang bersangkutan terhadap peristiwa bom di Surabaya. OGT, melalui posting-an di media sosial Facebook miliknya, OGT menilai bom Surabaya merupakan rekayasa dan ada aktor lain di balik para pelaku yang telah diungkap pihak kepolisian.
(GDP) 
Read More »

Jumat, 18 Mei 2018

Kapolri pimpin upacara kenaikan pangkat 10 PATI Polri

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian pimpin upacara kenaikan pangkat 10 PATI Polri, pada Jumat, ini (18/5/2018)
Jakarta, (depoKini) -Sepuluh orang Perwira Tinggi (PATI) di lingkungan Polri memperoleh kenaikan pangkat. Upacara kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. 

"Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang mendapat promosi kenaikan pangkat," kata Tito dalam sambutannya pada acara Upacara Kenaikan Pangkat Pati Polri di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Tito menjelaskan, dalam kenaikan pangkat ini, ada pati yang naik pangkat ke bintang tiga, bintang dua, maupun bintang satu. Kenaikan pangkat tersebut, imbuh dia, adalah berkat jasa dan prestasi masing-masing.

Adapun pati yang mendapat kenaikan pangkat antara lain Komjen Pol Mochamad Iriawan (penugasan di Lemhanas RI), Irjen Pol Mas Guntur Laupe (Kadivkum Polri), dan Irjen Pol Iwan Hari Sugiarto (penugasan Wantannas RI).

Selain itu, Irjen Pol Firly penugasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pati Polri lainnya yang naik pangkat adalah Brigjen Pol Eko Sukriyanto (Karowabrof Divpropam Polri) dan Brigjen Pol Edy Supriyadi (Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri). 

Selanjutnya Brigjen Pol Dono Indarto menerima penugasan pada Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun, Brigjen Pol Rusli Hedyaman menerima penugasan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), sementara, Brigjen Pol Ismail Bafadal menerima penugasan pada Wantannas RI, dan Brigjen Pol Teguh Pristiwanto menerima penugasan pada BIN.

Dan PATI terakhir adalah Brigjen Pol Midi Siswoko yang  menerima penugasan di BIN.
(GDP)
Read More »

Cihuy..., THR dan Gaji ke 13 PNS segera dibayarkan

Ilustrasi Gaji ke 13 dan THR (istw) 
Jakarta, (depoKini) - Pembahasan skema pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini memasuki tahapan akhir.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, menjelaskan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dua tunjangan tersebut tengah difinalisasi di Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg).

Dipastikan dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengumumkan mengenai rinciannya.

"RPP tentang THR dan gaji ke-13 sedang difinalisasi di Sesneg dan akan segera ditetapkan bapak presiden dan bapak  presiden akan menyampaikan secara langsung mengenai kapan kenaikan gaji ini," ungkap Marwanto saat ditemui DepoKini di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

PNS bakal terima Gaji ke 13 dan THR jelang lebaran
Sedangkan untuk pembagiannya, THR akan disalurkan menjelang lebaran dan gaji ke-13 jelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2018.

"Thr akan dibagikan menjelang lebaran dan gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru," kata Marwanto.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur menuturkan pada awak media, pada rabu, (18/42018)saat ditemui  di Kantor Kementerian PUPR, bahwa tahun ini besaran Tunjangan Hari Raya yang didapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan lebih besar.

Pasalnya pemerintah akan menambah formula THR tidak hanya berdasarkan perhitungan gaji pokok saja tapi juga ada tunjangan khusus.

Tidak hanya PNS yang masih bekerja, pensiunan PNS pun tengah diusahakan agar mendapatkan THR.

"Kita perbaiki sistem THR nya Dulu, gaji pokok nanti ditambah dengan tunjangan. Kita usulkan agar para pensiunan akan menerima THR. Doakan saja semoga di-acc tahun ini," ungkap Asman saat ditemui awak media di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).
Read More »

Hari ini, 18 Mei, 20 Tahun silam, Kisah Mahasiswa Kuasai Gedung DPR pada 18 Mei 1998

Mahasiswa duduki gedung DPR/MPR pada 18 mei 1998
Jakarta, (depoKini) - Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah marak menolak Soeharto, untuk kembali memimpin RI, dan puncaknya terjadi pada 1998, gerakan mahasiswa dan itu memang menjadi penanda dimulainya gerakan reformasi pada 20 tahun silam.

Gerakan ini sendiri semakin berani saat mahasiswa menolak terpilihnya Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998.

Penolakan mahasiswa atas kepemimpinan Soeharto bukan tanpa alasan, kala itu Kondisi ekonomi yang memburuk membuat mahasiswa mulai berdemonstrasi di luar kampus.

Namun, demonstrasi mahasiswa kemudian berubah menjadi tragedi pada 12 Mei 1998. Saat, aparat keamanan bertindak represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di kampus Universitas Trisakti.

Penembakan dan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan mengakibatkan empat mahasiswa Trisakti tewas. Selain itu, 681 orang juga menjadi korban luka dalam Tragedi Trisakti.

Tidak hanya itu, kerusuhan bernuansa rasial yang terjadi setelah Tragedi Trisakti, pada 13-15 Mei 1998, seakan berusaha mengalihkan perhatian mahasiswa dalam berjuang menuntut mundurnya Soeharto sebagai penguasa Orde Baru.

Namun, gerakan mahasiswa tidak terhenti dengan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam Tragedi Trisakti atau kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Dilansir dari buku Mahasiswa dalam Pusaran Reformasi 1998, Kisah yang Tak Terungkap (2016), berbagai elemen aksi mahasiswa kemudian menyatukan gerakan. Dua kelompok mahasiswa Universitas Indonesia misalnya, Senat Mahasiswa UI dan Keluarga Besar UI, sepakat untuk bergerak bersama.

Pada 18 Mei 1998, para mahasiswa UI ini memutuskan bergerak menuju DPR untuk melebur dengan kelompok mahasiswa lain yang sejak pagi mengepung gedung DPR/MPR. Kelompok itu antara lain Forum Kota, PMII, HMI, dan KAMMI.

Namun, kelompok pertama yang berhasil masuk ke dalam gedung DPR/MPR adalah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Sekitar pukul 11.30 WIB, 50 perwakilan mahasiswa dari FKSMJ dari berbagai kampus masuk ke dalam kompleks parlemen. 

Masuknya 50 perwakilan FKSMJ itu membuat kelompok mahasiswa lain melakukan negoisasi agar dapat masuk ke dalam. Sekitar pukul 13.00 WIB, mahasiswa yang berada di luar pun mulai masuk ke dalam.

Mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR, menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan Presiden, pada Mei 1998.
Tuntutan reformasi
Pada 18 Mei 1998, sebenarnya tidak hanya mahasiswa yang bergerak ke gedung DPR/MPR. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga mendatangi kompleks parlemen.

Dilansir dari arsip Harian Kompas, tokoh yang datang antara lain Subroto, YB Mangunwijaya, Ali Sadikin, Solichin GP, Rendra, dan Sri Edi Swasono.

Tidak hanya itu, para tokoh itu bahkan sempat berorasi di dalam gedung DPR. Salah satunya adalah Dimyati Hartono, yang menuntut reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum; serta tuntutan mundurnya Soeharto-Habibie.

Di tengah audiensi, perwakilan FKSMJ masuk. Mereka memanfaatkan audiensi itu untuk menuntut dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR.

Selain perwakilan UI dan FKSMJ, gedung DPR/MPR saat itu sebenarnya juga sudah didatangi perwakilan Institut Pertanian Bogor yang dipimpin Rektor IPB Soleh Salahuddin.

19 mei 1998 kembali mahasiswa duduki gedung DPR/MPR RI, atau dua hari sebelum Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden RI
Mereka menemui Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Tuntutannya pun sama, reformasi di segala bidang.

Dalam waktu yang bersamaan, Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR.

Dalam pertemuan, Amien Rais menyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono X siap memimpin long march pada 20 Mei 1998 di Yogyakarta untuk menuntut digelarnya Sidang Umum Istimewa MPR dengan agenda penggantian kepemimpinan nasional.

Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR/MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak.

Sekitar 15.20 WIB, mahasiswa dan aktivis yang ada di dalam gedung DPR/MPR pun mendapat kejutan besar. Saat itu, pimpinan DPR/MPR yang diwakili Harmoko membuat konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi.

Bagai petir di siang bolong, saat itu pimpinan DPR/MPR yang diwakili Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden

"Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko, sebagaimana dikutip dari arsip Kompas yang terbit 19 Mei 1998. 

"Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional," tutur Harmoko saat itu.

Akan tetapi, pernyataan pimpinan DPR itu disanggah Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Pernyataan pimpinan DPR dinilai Wiranto sebagai pendapat pribadi.

Pernyataan pimpinan DPR itu juga dianggap tidak mewakili suara fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Setidaknya, sanggahan dinyatakan dua fraksi yang menjadi mesin politik Orde Baru, Fraksi Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar).

Pernyataan dari pimpinan DPR/MPR yang dibacakan oleh Harmoko, yg meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI, dinyatakan pada tgl. 18 Mei 1998
Saat itu, pimpinan F-KP menyerahkan pernyataan kepada Sekjen DPP Golongan Karya Arry Mardjono. Arry lalu menyatakan, pernyataan itu bukan pendapat F-KP ataupun DPP Golkar.

"Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap," ucap Arry.

Meski Harmoko membuat pernyataan mengejutkan, para mahasiswa tetap tidak beranjak meninggalkan gedung DPR/MPR.

Harian Kompas menulis bahwa sebagian memang meninggalkan kompleks parlemen. Akan tetapi, sebagian lain masih bertahan. Mereka tidak percaya begitu saja pernyataan Harmoko dan tetap akan menuntut pelaksanaan Sidang Istimewa untuk mengganti Soeharto.

Aksi memang terus berlanjut. Sebab, pada esok harinya, 19 Mei 1998, jumlah mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR semakin banyak. Ini menyebabkan Soeharto semakin terdesak.

Dinamika politik yang ada saat itu pun tidak menguntungkan bagi "Jenderal yang Tersenyum" itu.

Hingga kemudian, Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yaitu mundurnya Soeharto, menuai hasil.
Read More »