Kamis, 25 April 2019

Pemkot Depok siapkan 10 Ribu Porsi Kuliner Langka untuk Meriahkan Ulang Tahun Kota Depok ke-20, Gratis loh..!!

Logo HUT Depok ke 20 (istw)
Depok, (Depokini) - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Depok ke 20, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bakal memanjakan lidah warganya.

10 Ribu Porsi Kuliner Langka bakal disajikan untuk meriahkan HUT Kota Depok ke-20, kuliner yang bakal disajikan diantaranya Kerak Telor, yang merupakan kuliner langka.

Warga masyarakat Kota Depok, nanti pada tanggal 27 April 2019 bakal makan dan minum gratis, 10 ribu porsi bakal di gelar di lapangan upacara Balaikota Depok.

Kepala Diskominfo Depok, Sidik Mulyono, mengatakan bahwa pemerintah Kota Depok menyediakan menu kuliner langka untuk memeriahkan ulang tahun Kota Depok ke-20 yang bertema 'Pesta Kuliner Depok'.

Banner HUT Kota Depok ke 20 (istw)
"Cukup menunjukkan KTP Depok, warga sudah bisa mencicipi menu kuliner langka yang Pemkot Depok sediakan sebanyak 10 ribu porsi," kata Sidik kepada Depokini, Selasa (23/4/2019).

Dijelaskan Sidik, satu KTP berlaku untuk satu menu selama persedian masih ada. Terkait makanan langka ini, pantia menyediakan menu tradisional Betawi dan Sunda, yaitu sayur besan, urap jatung pisang, nasi ulam, laksa betawi, nasi uduk, soto Depok, toge goreng, asinan Betawi, somay Belanda Depok, kerak teror, tape uli, bakso gundul, ongol-ongol, kue lupis, kue rangi, dan selendang mayang.

Untuk menu minuman, yang disediakan adalah bir pletok, es oyen, es doger, dan es cendol.

Sidik mengatakan, pesta kuliner Depok ini akan dibuka pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 WIB. Untuk lokasi acaranya diadakan di Lapangan Balaikota Depok.

"Cukup bayar pakai KTP Depok," pungkas Sidik.
(MasGatot)
Read More »

Prediksi Peroleh 13 Kursi, PKS tengah Persiapkan Kadernya Jadi Ketua DPRD Depok

Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nazir, saat memberikan keterangan, rabu (24/4/2019)
Depok, (Depokini) -  Di prediksi perolehan suara di Depok dalam  Pemilu serentak 2019, PKS Kota Depok mendapat kursi terbanyak di DPRD Kota Depok, DPP PKS sudah siap-siap menempatkan kadernya sebagai  calon Ketua DPRD Depok periode 2019-2024. 

Dari hasil penghitungn suara sementara di Depok, PKS meraih 12-13  kursi di DPRD, sehingga memungkinkan menduduki Ketua DPRD.

“Alhamdulillah.., dari hasil hitungan Pemilu serentak tahun 2019 sementara di Kota Depok, kami  sudah dapat dipastikan meraih 12 kursi, bahkan diperkirakan bertambah menjadi 13 kursi,” kata Ketua DPD PKS Depok,  Hafid Nasir,  Rabu (24/4/2019).

Dengan perolehan itu, lanjutnya, kami tengah  mempersiapkan diri untuk memilih kader PKS Depok menjadi calon Ketua DPRD Depok mendatang, namun, semuanya  akan diserahkan ke internal PKS untuk menentukan calon Ketua DPRD Depok mendatang.

“Nanti akan kami bahas melalui musyawarah mufakat guna mengusulkan siapa calon ketua DPRD dan ketua farksi di DPRD Kota Depok,” imbuh Hafid sumringah.

Sementara menurut Kepala Bidang Divisi Humas DPW PKS Jawa Barat, Imam Budi Hartono, yang jelas, katanya, ada tiga calon ketua dari internal PKS yang dirasa pantas untuk menduduki kursi Ketua DPRD Depok.

Ketiganya adalah  Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir dan dua pengurus DPW PKS Jawa Barat yakni HM Supariyono dan Qurtifa Wijaya.

Namun begitu,  tambah dia,  melihat kondisi di Kota Depok yang lebih pantas menjadi Ketua DPRD Kota Depok dari PKS mendatang adalah Ketua DPD PKS Depok Hafid Nasir.

“Terlebih Pak Hafid membawa PKS dalam Pemilu serentak 2019 memperoleh 12 kursi dari hitungan sementara ini, bahkan diperkirakan jumlah kursi bakal bertambah menjadi 13 kursi melihat hitungan belum selesai dari KPU Kota Depok, ” tukas Imam Budi.
(MasGatot)
Read More »

Jelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Depok Mulai Naik

Pasar Rakyat Cisalak, Kota Depok
Depok, (Depokini) - dalam dua pekan kedepan, umat Islam akan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Jelang datangnya bulan suci ramadhan ternyata  harga bahan pokok di Depok, Jawa Barat, mulai merangkak naik.

Sejumlah pedagang maupun pembeli mengeluhkan hal tersebut. Salah satu pedagang Pasar Cisalak, Mansur (33) mengatakan, harga bahan pokok setelah Pemilu dan menjelang Ramadhan mengalami kenaikan. 

Awalnya, harga cabai keriting Rp 16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp 20.000/kg, begitu juga dengan harga bawang merah dari Rp 28.000 /kg, naik menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Lalu, harga bawang putih pun ikut merangkak naik menjadi Rp. 55 ribu perkilo dari semula Rp. 45 ribu. 

Selain bawang putih, harga Mentimun pun yang sebelumnya Rp 7.000 perkilogram, naik menjadi Rp 12.000 per kilogram. Harga kentang pun tak mau ketinggaln, ikut naik Rp.2000/kg, dari semula Rp.12 ribu/kg.

Mansur mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sudah terjadi sejak sepekan sebelum Pemilu 2019.

Mansyur pedagang di pasar cisalak
"Iya yang biasa pelanggan beli sekilo sekarang mah beli cuma setengah kilo. Nah yang biasa beli setengah berkurang lagi jadi seperempat kilogram," ujar Mansur di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat, pada Rabu (24/4/2019).

Sementara itu, Siti (40) pedagang ayam, mengatakan, harga ayam potong pun sudah mulai melonjak naik. Biasanya Rp 20.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp 28.000 per kilogram.

Siti mengatakan, dirinya menyiasati naiknya harga tersebut dengan mengurangi keuntungan penjualannya. Hal ini dilakukannya agar para pelanggan tidak lari ke yang lain. d

"Ya kalau harganya naik begini, untung saya, yang saya kurangi, biasanya untung Rp 20.000, jadi Rp 10.000 begitulah, supaya pelanggan ga lari, dan masih mau beli di saya," terangnya.

Mulai merangkaknya harga beberapa bahan pokok, tak ayal dikeluhkan oleh masyarakat. 
Seperti yang dikeluhkan oleh Dian, mestinya Pemerintah cepat bergerak untuk menstabilkan harga bahan pokok, ujarnya.

Dian juga mengatakan, "setiap tahun kan bulan ramadhan ada, masa ga paham juga, seperti ini terus setiap tahun, bergeraknya kalau harga sudah naik, mestinyakan di antisipasi sebelumnya," keluh Dian dengan nada kecewa.

Selain itu, dirinya juga berharap agar ketersediaan bahan pokok dijamin, agar tidak menjadi membumbungnya harga.
"selain menstabilkan harga, pemerintah juga harus menjamin ketersedian bahan pokok di pasaran, jangan sampai berkurang, bisa lebih melonjak harganya, terus rakyat gimana dong," pungkas Dian berharap.
(MasGatot)
Read More »

Selasa, 23 April 2019

Pesta Demokrasi Berujung pilu, 119 orang KPPS Meninggal Dunia

Komisioner KPU RI, Viryan Azis
Jakarta, Depokini - pelaksanaan Pesta Demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Pilleg dan Pilpres sudah usai, rakyat seluruh Indonesia, baik didalam maupun diluar negeri telah mempergunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 yang lalu.

Namun pesta Demokrasi berujung pilu, betapa tidak, ada 119 orang baik anggota ataupun ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, pasca Pemilu 17 April 2019 yang lalu. Selain itu, 548 orang dilaporkan sakit.

Jumlah ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Selasa (23/4/2019) pukul 16.30 WIB.

"Petugas kami yang mengalami kedukaan ada 667 orang, 119 meninggal dunia, 548 sakit," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Jumlah tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di 25 provinsi.
Anggota KPPS yang meninggal dunia maupun sakit disebabkan karena kelelahan dan kecelakaan.

KPU berencana memberikan uang santunan kepada keluarga petugas yang meninggal maupun mereka yang sakit.

Sementara di tempat terpisah, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)  mengatakan kepada awak media, bahwa dirinya, atas nama Negara dan Pemerintah mengucapkan turut belasungkawa atas wafatnya para petugas KPPS. 

Lalu lanjutnya lagi, "mereka itu semua petugas KPPS yang wafat adalah pahlawan demokrasi," imbuh Jokowi.

Beban tugas yang diemban oleh petugas KPPS dirasa amat berat, sehingga menimbulkan kelelahan phisik dan mental yang teramat sangat, setidaknya itulah salah satu faktor banyaknya petugas KPPS yang mengalami kedukaan, baik sakit maupun meninggal dunia.
Mungkin, kedepan perlu untuk di formulasikan kembali terkait pelaksanaan pemilu serentak, agar pesta demokrasi tak lagi berujung pilu.
(MasGatot)
Read More »

Kamis, 11 April 2019

Berita ABG Mabuk dan Mesum di Area MAKAM KERAMAT BEJI dan SITUS SUMUR TUJUH adalah Hoax

Juru kunci, Mbah Marto (tengah)
Beji (Depokini) - Berita dengan  judul Tamparan, ABG Mabuk yang Mesum di Area Makam Keramat Beji dan Sumur Tujuh, Dinyatakan oleh Juru Kunci Petilasan Mbah Beji Sumur 7 Beringin Kurung adalah Berita HOAKS, sebagaimana yang ditegaskan langsung oleh mbah Marto juru kunci ke 8, yang merupakan penerus dari Juru Kunci sebelumnya ngkong Nakin, yang orang tua dari mbah Marto. 

Sepeninggal ngkong Nakin, Marto melanjutkan tugas sebagai juru kunci, yakni merawat, mengurus dan melestarikan serta menjaga petilasan Keramat Beji Sumur 7 Beringin Kurung Depok, dan terkait dengan judul berita disalah satu media online Depok tersebut, mbah Marto nyatakan bahwa itu tidak benar atau hoax.
Berita tersebut juga mendapat kecaman keras dari tokoh masyarakat dan juga warga sekitar kampung  Keramat Beji.

Lokasi abg mabuk
Ditempat terpisah, Kasat Pol PP kota Depok Linda Nurdiani melalui Kabid Panmastibum dan Panwal satpol PP Depok,  A.Oting menyatakan bahwa berita itu hoax.

"Hoaks itu, bukan melakukan  mesum atau berbuat cabul, para abg itu mereka memang ngumpul dan minum-minum, minuman nya memang mengandung alkohol, dan kita temukan botol bekas minumannya, akan tetapi mereka tidak berbuat asusila" papar A Oting kepada awak media diruang kerjanya.

Hal tersebut juga di perkuat oleh Jupri pelaksana Deteksi dini dari tim Satpol PP kota Depok  yang melakukan pantauan di lokasi area pemakaman dua warga tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, lokasi tempat para abg berkumpul dan minum, minuman beralkohol  juga bukan diarea makam keramat dan situs sumur 7, melainkan di pintu masuk pemakaman warga dua RW.
(MasGatot)
Read More »

Berapa Honor KPPS yang Bertugas pada Pemilu 2019?

Ilustrasi KPPS (istw)
Depokini, Jakarta - Salah satu elemen yang akan bertugas dalam pemilihan umum (pemilu) pada 17 April 2019 mendatang adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

KPPS berjumlah tujuh orang yang dipimpin oleh seorang ketua. KPPS diamanahi sebagai pihak yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Merekalah yang melayani pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya. 7 orang yang tergabung dalam KPPS mengemban tugas negara.

Dengan peran dan tanggung jawab tersebut, lalu berapa honor yang diterima setiap anggota KPPS?

Sebagaimana  diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

Maka berdasarkan aturan tersebut, honor KPPS dianggarkan sebesar Rp 500 ribu untuk anggota dan Rp 550 ribu untuk ketua. Honor tersebut dibayarkan per kegiatan yang diagendakan dalam rangkaian pemilu.
Sementara itu, untuk pemungutan suara yang digelar bagi WNI di luar negeri, ada petugas KPPS Luar Negeri (KPPS-LN). Setiap anggota KPPS-LN mendapat honorarium sebesar Rp 6 juta, sedangkan untuk ketua mendapat Rp 6,5 juta.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut, KPPS adalah ujung tombak keberhasilan pemilu berkualitas dan berintegritas. Dalam sambutannya di buku Panduan KPPS, dirinya  mengimbau agar KPPS selalu menjaga netralitas.
“Tetaplah menjaga netralitas sebagai penyelenggara, karena masa depan bangsa kita ada di tangan rekan-rekan sekalian, dan semoga pengabdian serta komitmen kita dalam melaksanakan tugas menjadi amal ibadah kita semua,” ujar Ketua KPU RI ini.
(MasGatot)
Read More »