Sabtu, 26 Mei 2018

Kapten Pembobol Tembok Pegadaian di Depok dan Bekasi Di Door

Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol. Argo Yuwono
Jakarta, (depoKini) - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, salah satu pelaku pembobolan tembok pegadaian di wilayag Depok dan Bekasi ditembak mati.

"Pelaku berinisial R (38) yang bertindak sebagai kapten kelompok pencuri kantor pegadaian dengan modus membobol tembok dilakulan tindakan terukur karena melawan saat akan diamankan petugas," Kata Argo pada awak media di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/5/2018).

Argo melanjutkan, pihaknya menangkap tiga pelaku lainnya dalam kondisi hidup dengan inisial I alias K (39), D alias P (38), dan AS alias A.

"I dan AS ini berperan menggebor dan menjebol dinding TKP dan masuk ke dalam TKP, menjebol brankas yang ada di TKP dan mengambil barang-barang berharga," tambahnya.

Sedangkan tersangka berinisial D alias P berperan memantau situasi di depan TKP dan bertugas menjual barang hasil kejahatan. Kabid Humas Polda Metro ini juga membenarkan keterlibatan seorang oknum TNI dalam kasus ini.

Sejauh ini sudah ada tiga Laporan Polisi (LP) soal pembobolan kantor pegadaian di kawasan Depok dan Bekasi.

"Kini kami masih menelusuri ada tidaknya LP di wilayah lainnya," kata dia.

Untuk aksi pemobolan di tiga lokasi ini para pelaku mampu meraup untuk hampir Rp 2 miliar.
(GDP)
Read More »

Jumat, 25 Mei 2018

Mau tau besaran THR Pimpinan dan Pegawai NonPNS, pada Lembaga Struktural, ini angkanya :

Ilustrasi uang THR (istw) 
Jakarta, (depoKini) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural pada Rabu (23/5/2018).
Lembaga Nonstruktural (LNS) merupakan lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural pada Rabu (23/5/2018).
Lembaga Nonstruktural (LNS) merupakan lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan,” demikian Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, seperti dikutip dari setkab.go.id, Kamis (25/5/2018).
Pemberian THR dibayarkan pada Juni atau bulan berikutnya. PP ini menegaskan, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 mulai berlaku 23 Mei 2018. Adapun, seperti lampiran yang diunggah setkab.go.id, besaran THR yang diterima oleh pimpinan dan pegawai non PNS pada lembaga nonstruktural adalah sebagai berikut:
1. Pimpinan LNS
Ketua/Kepala: Rp 24.980.000
Wakil Ketua/Kepala: Rp 23.544.000
Sekretaris: Rp 22.305.000
Anggota: Rp 22.305.000
2. Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan struktural
Setara Eselon I: Rp 19.751.000
Setara Eselon II: Rp 15.488.000
Setara Eselon III: Rp 10.986.000
Setara Eselon IV: Rp 8.423.000
3. Pegawai Pelaksana Non PNS
i. Pendidikan SD/SMP/sederajat Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp 3.401.000
Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun: Rp 3.682.000
Masa kerja diatas 20 tahun: Rp 4.010.000
ii. Pendidikan SMA/D-I/sederajat
Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp 3.895.000
Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun: Rp 4.244.000
Masa kerja diatas 20 tahun: Rp 4.652.000
iii. Pendidikan D-II/D-III/sederajat
Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp 4.356.000
Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun: Rp 4.735.000
Masa kerja diatas 20 tahun: Rp 5.178.000
iv. Pendidikan S1/D-IV/sederajat
Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp 5.231.000
Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun: Rp 5.683.000
Masa kerja diatas 20 tahun: Rp 6.211.000
v. Pendidikan S2/S3/sederajat
Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp 6.162.000
Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun: Rp 6.633.000
Masa kerja diatas 20 tahun: Rp 7.183.000
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "THR Pimpinan dan Pegawai Non PNS Lembaga Nonstruktural: Dari Rp 3 Juta hingga Rp 24 Juta

(wahyu) 
Read More »

Walikota hadiri Pasar Murah Ramadhan 1439 H di Kelurahan Beji

Kegiatan Pasar Murah di Kelurahan beji, pada Jumat (25/5/2018)
Beji, (depoKini) - Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DisDagin) Kota Depok menggelar Pasar Murah Ramadhan 1439 H, yang dilaksanakan pada Jumat (25/5/2018).

Walikota Depok saat memberikan
 keterangan kepada awak media
 terkait pelaksanaan Pasar Murah
 Ramadhan 1439 H
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Kania Parwanti dalam sambutannya mengatakan bahwa Menjelang bulan Ramadhan DisDagin Kota Depok memantau harga sembako di seluruh pasar tradisional yang ada di Kota Depok, dan dari hasil pemantauan tersebut secara umum, harga kebutuhan pokok masyarakat stabil, kata Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok ini. 
Lalu kata Kania, kegiatan Pasar Murah Ramadhan yang dilaksanakan di Kelurahan Beji ini adalah bentuk kepedulian Pemkot Depok atas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu, 

"Pasar Murah Ramadhan ini sebagai bentuk kepedulian Pemkot Depok, atas pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin," imbuhnya. 

Ada 150 paket sembako yang disediakan dan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang sudah memiliki kupon Pasar Murah dapat membeli seharga 60 ribu rupiah, yang terdiri dari 5 item, yakni : 5 Kg Beras Premium, 1 Kg Minyak Goreng, 1 Kg Gula Pasir, dan 1 Dus teh celup, serta 1Kaleng susu Kental Manis - yang di pasaran untuk kelima item tersebut senilai 100 ribu rupiah, jadi Pemkot memberikan subsidi atau bantuan sebesar 40 ribu rupiah, papar Kadis Dagin.

Salah seorang warga Kel. Beji
 tengah menerima 1 paket sembako
saat kegiatan Pasar Murah
Ramadhan 1439 H di kel. Beji
Sementara, Walikota Depok, KH. M. Idris dalam sesi sambutannya, dan justru mengawali dengan memberikan pertanyaan kepada warga yang hadir, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan diberi hadiah uang tunai sebesar 50 ribu rupiah. 

Walikota Depok,  seusai memberikan kuis berhadiah mengatakan bahwa pasar murah yang dilaksanakan ini menyediakan 150 paket, dan tidak semua wilayah kelurahan melaksanakan pasar murah seperti ini, kelurahan Beji termasuk yang terpilih, ada 12 titik pelaksanaan Pasar Murah se Kota Depok,  Ungkap M. Idris. 

Pelaksanaan Pasar Murah ini bertujuan agar perekonomian Masyarakat tetap stabil - Pemkot Depok, melalui DisDagin akan terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk upaya pengendalian inflasi, dan pemkot melalui DisDagin akan melakukan sidak keberbagai pasar terkait upaya pengendalian harga, pungkas Walikota.

Hadir pada kegiatan Pasar Murah tersebut, DanRamil Beji, Lurah Beji, Babinkamtib Beji, Ketua LPM keluragan Beji, dan tokoh masyarakat serta warga se kelurahan Beji. 
(GDP) 
Read More »

Kamis, 24 Mei 2018

SBY: Serangan Teroris Nyata, dan bukan pengalihan isu

SBY saat menggelar konperensi di Cikeas pers terkait UU Terorisme dan peristiwa a bom bunuh diri di Surabaya. 
Cikeas, (depoKini) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melihat rentetan serangan teroris yang terjadi belakangan ini di Tanah Air adalah peristiwa tanpa rekayasa.

SBY menilai, tidak ada upaya pengalihan isu seperti yang dilontarkan sebagian pihak.

"Serangan teroris beberapa saat lalu nyata. Saya tak latah berkata "ini pengalihan isu", seperti tuduhan sejumlah politisi kepada saya dulu yg "ASBUN"," kata SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (23/5/2018).

Berkaca pada serangan teror tersebut, SBY mengaku mendukung upaya DPR dan pemerintah merevisi UU Antiterorisme.

SBY berharap, dengan revisi tersebut, nantinya aparat penegak hukum bisa lebih efektif mencegah dan menindak jaringan teroris di Indonesia.

Dengan demikian, tidak ada alasan kekhawatiran atau ketakutan melanggar UU lagi bagi aparat penegak hukum untuk mencegah serangan terorisme. Nanti dasar hukumnya jelas. 

"Ke depan tak ada alasan lagi," kata Presiden keenam RI itu.

SBY berpendapat, definisi terorisme yang ditawarkan pemerintah sudah baik, tajam, fokus dan relevan.

Ia tidak ingin definisi terorisme nantinya seperti rumusan "subversi" yang melebar ke mana-mana.

Aparat penegak hukum, kata dia, perlu miliki kewenangan yang cukup sehingga bisa mendeteksi, mencegah dan menggagalkan serangan teroris.

Namun, SBY menekankan, kewenangan untuk menyadap dan menahan terduga teroris harus tepat sasaran, jangan sampai kewenangan tersebut  disalahgunakan yang imbasnya malah rakyat merasa "diteror".

Kerja sama antara aparat intelijen, kepolisian dan TNI, menurut Ketum Partai Demokrat , harus baik dan efektif. Hindarkan ego masing-masing.

"Menghadapi terorisme kita harus bersatu & miliki "mindset" yg sama. Pihak pemerintah & oposisi juga harus memiliki sikap yg sama," ujar SBY.

"Ke depan, intelijen, kepolisian & koter TNI harus makin awas, bisa deteksi & gagalkan aksi teror. Itu tugas utama. Ini harapan rakyat," pungkas Ketua Umum Partai Demokrat ini. 
(GDP)
Read More »

PP THR dan Gaji ke 13 ditanda tangani Jokowi Hari ini

Jakarta, (depoKini) - Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah (PP) mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

"Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

"Dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan," imbuhnya.

Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja.

"Kita juga berharap ada peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan," kata Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, THR yang dibayarkan tahun ini tidak hanya sebesar gaji pokok saja, melainkan juga ditambah tunjangan keluarga sekaligus tunjangan kinerja.

"Dengan demikian, PNS yang akan mendapat THR nanti hampir sama seperti take home pay. Sementara, gaji ke-13 sebesar satu kali gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain," ujar Sri Mulyani.
(GDP)
Read More »